Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Usul Bank Tani, Tak Jauh Berbeda dengan Janji Jokowi

image-gnews
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di  gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno berjanji bakal membentuk lembaga keuangan khusus yang ditujukan untuk para petani dan nelayan jika nanti keduanya menang dalam pemilihan presiden di 2019. Lembaga berbentuk Bank Tani dan Nelayan tersebut akan memberi bantuan pembiayaan untuk kedua sektor usaha ini.

Baca: Dedi Mulyadi Minta Prabowo Tunjukkan Data Lengkap Warga Kelaparan

"Ini sesuatu yang dirindukan petani," Direktur Materi dan Debat dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, dalam acara Rabu Biru "Outlook Ekonomi Indonesia 2019" di Rumah Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Hanya saja, Sudirman belum menjelaskan secara rinci bentuk ataupun model dari Bank Tani dan Nelayan yang akan dibentuk nantinya jika pasangan tersebut terpilih. Sebab, detailnya akan 
diatur dalam sebuah buku yang akan segera diterbitkan.

Tapi sebetulnya wacana Bank Tani dan Nelayan ini bukanlah hal baru. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan mendirikan bank yang sama saat masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Bank ini nantinya akan memberikan pinjaman kredit dengan bunga ringan bagi petani dan nelayan.

Juli 2015, Jokowi menyampaikan bahwa gagasan pendirian Bank Tani perlu kajian lebih serius agar petani menjadi bermartabat, dan tidak terjebak pengijon dan lintah darat. Tapi hingga kini, 
rencana itu tak terdengar lagi kabarnya.

Oktober 2018, Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, pun menulis cuitan di akun twitternya @Dahnilanzar. "Bank tani dan nelayan adalah salah satu tawaran 
@prabowo dan @sandiuno untuk memastikan akses permodalan bisa menjangkau petani dan nelayan untuk mendorong kapasitas ekonomi mereka. Bank Tani dan Nelayan menjadi salah satu 
instrumen untuk membangun ekonomi berbasis pertanian dan kelautan."

Cuitan Dahnil ini direspons oleh anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko lewat akun twittnya @budimandjatmiko. "Sudah ada #BUMDes yang juga bisa jadi 
bank untuk petani dan nelayan. Langsung dimiliki oleh orang-orang desa. Mari adu program."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dahnil kembali merespons cuit tersebut. "Bank Tani dan Nelayan juga jadi janji Jokowi dulu tapi tak jalan, maka pendekatan model Grameen Bank dengan konsistensi antara janji dengan pelaksanaan penting."

Meski tidak menyebutnya sebagai Bank Tani, tapi pada Juni 2018, Jokowi memang meresmikan korporasi petani pertama di Indonesia. Namanya yaitu Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama atau MBB Sliyeg di Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat. MBB Sliyeg ini dikelola Kementerian BUMN. Salah satu layanannya yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Walau begitu, masalah belum sepenuhnya selesai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasional mengatakan seluruh sektor sudah sebenarnya dapat menikmati KUR. Hanya nelayan yang masih belum bisa mendapatkan KUR.

Baca: Prabowo Sedih Lulusan SMA Hanya Jadi Pengemudi Ojek

Kemenko Perekonomian masih mengecek berapa harga rata-rata sebuah kapal yang bisa nantinya dibeli menggunakan pinjaman KUR oleh nelayan. Lalu, cara pengoperasiannya, apalah nelayan perorangan atau berkelompok. "Misal kira-kira harganya Rp 350 juta, nah bisa kami kasih (KUR). Kami masih pelajari," kata Darmin di kantornya, Jumat, 28 Desember 2018.

Simak berita terkait Prabowo di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

23 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai sepatu di depan tenda tempat berkemah dengan Ibu Negara Iriana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, tidak ada fasilitas khusus di tenda milik orang nomor satu di Indonesia itu. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.


Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

32 menit lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Presiden Komisaris AMNT Hilmi Panigoro (kedua kiri) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa 20 Juni 2023. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.


Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

39 menit lalu

Anies Baswedan meladeni warga yang mau berfoto bersama saat acara ulang tahun Anies yang ke-55 di Pendopo Anies Baswedan, Jakata Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.


Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

49 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.


Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

57 menit lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.


Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

58 menit lalu

Anies Baswedan saat ditemui di acara ulang tahunnya yang ke-55 di kediamannya Rumah Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.


Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

1 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.


Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

1 jam lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.


Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

2 jam lalu

Suasana penjualan sepatu Bata di Pasar Baru, Jakarta, Senin 6 April 2024. BATA mengalami lonjakan peningkatan rugi bersih hingga 79,65 persen YoY menjadi Rp190,29 miliar pada 2023, dari tahun sebelumnya Rp105,92 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun


Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

2 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.